DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah memastikan setiap program strategis berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi, penguatan fiskal, hingga program perumahan dinilai harus diukur dari manfaat yang diterima warga.
Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara mengatakan penurunan inflasi nasional secara tahunan dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen serta deflasi bulanan sebesar 0,14 persen patut diapresiasi.
Namun, angka tersebut belum cukup menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Pemerintah tetap perlu mencermati pergerakan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga.
“Program pemerintah harus dilihat dari hasil akhirnya. Jangan hanya mengejar angka capaian, tetapi harus dipastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Naldi, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan harga, terutama komoditas pangan. Langkah antisipasi juga diperlukan untuk mencegah kenaikan harga yang dapat kembali menekan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Naldi mendorong integrasi layanan pertanahan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal harus dibarengi dengan perbaikan kualitas layanan publik.
Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Naldi juga menyoroti program bedah rumah yang menargetkan 400.000 unit pada 2026. Target tersebut meningkat jauh dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya.
Menurut dia, besarnya target harus diikuti pengawasan ketat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut tidak semata diukur dari jumlah rumah yang selesai direnovasi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup penerimanya.
DPRD Lampung, kata Naldi, akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar stabilitas ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan program prioritas berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai capaian secara angka terlihat baik, tetapi dampaknya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat Lampung,” ujarnya.
