Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan DPRD membuka seluruh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dievaluasi bersama sebagai upaya meningkatkan transparansi dan memastikan anggaran lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Langkah tersebut, menurut Ahmad Giri, merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyusunan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 29 Juli 2026.
“DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Ahmad Giri.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, ia menegaskan APBD harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menekan ketimpangan yang tercermin dalam Gini Ratio, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam pembahasan APBD, DPRD juga memastikan program prioritas pemerintah provinsi, terutama di sektor pertanian, tetap mendapat dukungan anggaran. Program penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, serta pengendalian hama dinilai berkaitan langsung dengan produktivitas petani dan ketahanan pangan.
Saat mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD menemukan sejumlah persoalan. Salah satunya kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga medis, tetapi belum didukung peralatan kesehatan yang memadai. DPRD mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi.
DPRD juga menyoroti usulan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai masih terlalu besar. Ahmad Giri menegaskan efisiensi anggaran perlu dilakukan agar ruang fiskal lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sekretariat DPRD telah melakukan rasionalisasi belanja pegawai sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Selain belanja daerah, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan, pendataan potensi pajak dan retribusi, serta perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. DPRD juga meminta berbagai temuan terkait perbedaan data penerimaan ditindaklanjuti agar pengelolaan pendapatan daerah lebih akurat dan akuntabel.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah,” ujar Ahmad Giri.
