Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menilai penyelenggaraan ibadah haji 2026 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya pengelolaan haji dilakukan penuh oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan dinilai lebih tertata terutama dalam penempatan jemaah, layanan hotel, hingga mobilisasi menuju Arafah.
“Untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Saya lihat lumayan bagus berhasil,” kata Abdul Wachid, Kamis, 28 Mei 2026.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan penyederhanaan syarikah dari delapan menjadi dua perusahaan layanan membuat pengaturan jemaah lebih mudah. Penggunaan kartu Nusuk dan tasreh juga dinilai mempercepat pelayanan sekaligus membantu jemaah mengetahui lokasi hotel serta kelompoknya sejak tiba di Arab Saudi.
Menurut dia, sistem baru tersebut membuat jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah tidak lagi mengalami persoalan perebutan hotel seperti pada musim haji sebelumnya.
“Jemaah bisa satu kelompok dengan keluarganya, dengan pendampingnya, bahkan satu kabupaten. Ini ibaratnya seperti kampung pindah ke Tanah Suci,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Abdul Wachid juga menyoroti peningkatan kualitas akomodasi jemaah reguler Indonesia. Sekitar 5.000 jemaah reguler tahun ini disebut menempati hotel berbintang lima di Madinah, sesuatu yang menurutnya baru terjadi dalam penyelenggaraan haji reguler Indonesia.
“Baru tahun ini jemaah haji reguler menempati hotel bintang lima. Selain itu banyak hotel yang dekat sekali dengan Masjid Nabawi,” katanya.
Selain penginapan, kualitas konsumsi jemaah juga dinilai lebih baik karena menyesuaikan selera masyarakat Indonesia. Menu yang disediakan disebut lebih beragam dengan lauk khas Nusantara seperti ikan, telur, daging, dan buah-buahan.
Perbaikan juga terlihat saat mobilisasi jemaah menuju Arafah. Menurut Abdul Wachid, petugas berhasil mengurangi penumpukan calon jemaah di titik keberangkatan bus sehingga proses pemberangkatan berlangsung lebih tertib dibanding tahun lalu.
“Jemaah tidak boleh turun sebelum bus datang. Jadi tidak ada penumpukan seperti tahun lalu,” tuturnya.
Meski demikian, Timwas DPR masih menemukan sejumlah catatan evaluasi, terutama saat perpindahan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Sejumlah bus disebut mengalami keterlambatan sehingga ada jemaah yang baru terangkut pada pagi hari.
“Ini nanti menjadi evaluasi untuk tahun yang akan datang,” ujar Abdul Wachid.
Selain persoalan transportasi, Timwas DPR juga mendorong peningkatan kualitas tenda di Arafah dan Mina. Mereka mengusulkan peningkatan layanan dari paket D menjadi paket C agar kenyamanan jemaah lebih baik.
“Kita ingin jemaah tidak ditata sampai seperti ikan pindang,” kata Abdul Wachid.
