Kota Bandar Lampung dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian/Lembaga bersama pemerintah daerah dalam rangka penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Lampung.
Rakor yang berlangsung di Gedung Semergou, Jumat (4/9/2026), tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Julianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, para bupati dan wali kota se-Lampung, serta pengurus koperasi dan kepala desa.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Bandar Lampung sebagai lokasi pelaksanaan rakor.
Menurut Eva, Pemkot Bandar Lampung telah mendorong pembentukan 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jumlah tersebut disesuaikan dengan 126 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan.
Tak hanya mendorong pembentukan kelembagaan, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan dukungan dana awal sebesar Rp50 juta untuk setiap koperasi.
“Koperasi diharapkan tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Eva.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, forum tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.
Yandri meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengalami kegagalan. Sebab, program tersebut masih dalam tahap pelaksanaan, termasuk proses validasi, verifikasi bangunan, hingga finalisasi anggaran.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan perekonomian nasional dari desa.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi dapat mengoptimalkan potensi ekonomi di masing-masing daerah, termasuk komoditas beras, telur, cabai, kentang, dan berbagai hasil pertanian lainnya.
Dengan penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah menargetkan roda perekonomian masyarakat semakin bergerak sekaligus membantu menekan angka kemiskinan.
(*)
