Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, memastikan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung berjalan tanpa kendala berarti, termasuk dalam skema Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Deni, secara umum sumber pembiayaan BPJS di Lampung sudah jelas dan stabil, berasal dari cukai rokok serta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Secara umum, soal pembayaran BPJS di Lampung tidak ada masalah. Sumbernya jelas, dari cukai rokok dan PBI,” kata Deni di ruang kerja, Selasa (20/1/2026).
Ia menyebut Kabupaten Tanggamus menjadi daerah dengan tingkat pembayaran tertinggi. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung ditanggung melalui skema UHC tanpa hambatan.
Pada tahun anggaran 2026, kewajiban pembayaran iuran BPJS oleh Pemerintah Provinsi Lampung mencapai Rp41 miliar. Hingga Januari 2026, lebih dari Rp23 miliar atau di atas 50 persen telah direalisasikan.
“Artinya di awal tahun sudah dibayar lebih dari separuh. Kalau pola ini konsisten, dalam beberapa bulan bisa tuntas,” ujarnya.
Deni juga menegaskan, pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tidak membedakan antara pasien BPJS dan pasien umum, termasuk di RSUD Abdul Moeloek.
“Pelayanannya sama. Tidak ada pembedaan ruang atau perlakuan,” tegasnya.
Selain itu, klaim BPJS ke rumah sakit disebutnya semakin lancar dibandingkan sebelumnya yang sempat mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.
“Klaim BPJS sekarang sudah jauh lebih baik. Ini penting karena nilainya ratusan miliar setiap bulan,” pungkasnya.
