Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di kota tersebut.
Permintaan itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dalam rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 9 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Eva mengatakan pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat pascabanjir, seperti perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak. Namun kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai agar rencana teknis seperti peninggian tanggul segera direalisasikan,” ujarnya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana strategis untuk mengatasi banjir di Bandar Lampung.
Menurut dia, langkah yang akan dilakukan antara lain normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul di sejumlah titik kritis yang dinilai tidak lagi memadai.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, menyarankan agar dilakukan kajian ulang terhadap aliran pembuangan air.
Ia menilai aliran air sebaiknya diarahkan langsung ke muara sungai atau laut yang lebih dekat, sehingga beban sistem drainase di dalam kota dapat berkurang.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penanganan banjir di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat dilakukan lebih efektif serta mampu mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
