Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung menyiapkan skema solusi untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan tanpa memberatkan nelayan.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna mengetahui penyebab nelayan menjual hasil tangkapan di tengah laut tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan sepihak tanpa memahami kondisi riil yang dihadapi nelayan.
“Setelah kami turun, kami tahu penyebabnya faktor ekonomi. Banyak nelayan terdesak kebutuhan keluarga dan utang. Fokus kami bagaimana nelayan tetap bisa melaut dengan tenang, tapi PAD juga tetap stabil seperti tahun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya mengedepankan penindakan terhadap praktik penjualan ikan di laut. Saat ini, DKP tengah menyusun pola penataan yang diharapkan menjadi solusi bersama antara pemerintah daerah dan nelayan.
Skema tersebut dirancang untuk menjaga sistem retribusi daerah tetap berjalan optimal, sekaligus memberi ruang bagi nelayan agar tidak terbebani.
Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga memastikan ketersediaan solar subsidi bagi nelayan tetap aman dan tepat sasaran. Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar di kawasan TPI atau alur kapal tradisional (AKT) dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas melaut.
“Solar subsidi insyaallah aman. Ini komitmen kami agar aktivitas nelayan tidak terhambat,” tegasnya.
Pemkot Bandar Lampung optimistis, melalui perbaikan manajemen TPI serta dukungan energi bagi nelayan, sektor perikanan dapat terus menjadi penopang ekonomi daerah sekaligus sumber PAD yang berkelanjutan.
