Persoalan pasokan solar bersubsidi di Lampung dikhawatirkan tidak berhenti pada antrean panjang di SPBU. DPRD Provinsi Lampung mengingatkan, terganggunya distribusi BBM dapat merembet pada pasokan pangan hingga memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan, posisi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian membuat ketersediaan solar berkaitan langsung dengan rantai produksi dan distribusi pangan.
“Kita tahu Lampung merupakan sentra berbagai komoditas pertanian. Kalau pasokan BBM terganggu, tentu akan memberikan efek domino kepada petani,” ujar Basuki saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, risiko pertama berada di tingkat produksi. Sejumlah aktivitas pertanian, khususnya saat masa panen, telah mengandalkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang membutuhkan BBM.
“Alat dan mesin pertanian, terutama untuk kegiatan panen, membutuhkan kepastian pasokan BBM. Ada combine harvester, traktor dan berbagai alat lainnya yang harus dipastikan mendapatkan solar,” katanya.
Persoalan kemudian dapat berlanjut ke distribusi. Armada ekspedisi membutuhkan solar untuk membawa hasil pertanian Lampung ke berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta dan kawasan Jabodetabek.
Basuki menilai keterlambatan distribusi menjadi persoalan serius untuk komoditas dengan daya simpan pendek seperti sayur-mayur dan cabai.
Ketika hasil panen terlambat keluar dari daerah produksi, petani berpotensi menghadapi penurunan harga. Sebaliknya, berkurangnya pasokan di daerah tujuan dapat mendorong harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi.
“Bukan hanya petani yang nantinya dirugikan karena harga di tingkat petani bisa jatuh. Pengusaha ekspedisi juga akan mengalami kerugian karena distribusi terganggu. Sementara karena pasokan tersendat, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Basuki mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi apabila gangguan distribusi terjadi pada sejumlah komoditas pangan secara bersamaan.
“Kalau ini tidak ditangani, skala inflasinya bisa tinggi. Kemarin sudah ada persoalan beras, ini ditambah sayur-mayur dan cabai,” ujarnya.
Tak hanya sektor pertanian, Komisi II DPRD Lampung juga menyoroti kebutuhan solar bagi nelayan.
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD saat audiensi dengan Pertamina, Basuki menyebut pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan baru sekitar sepertiga dari total kebutuhan.
Kondisi tersebut membuat DPRD meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan sekaligus menambah pasokan BBM bersubsidi bagi sektor produktif.
“Lampung bukan daerah biasa, tetapi merupakan sentra komoditas yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Solusinya ada di pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi, termasuk penambahan pasokan,” tegasnya.
Sebelumnya, para ketua fraksi DPRD Lampung telah bertemu dengan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai antrean dan pasokan solar bersubsidi.
Basuki mengatakan sejumlah kendala pasokan telah disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia mengingatkan persoalan BBM harus segera diselesaikan sebelum dampaknya menjalar ke produksi, distribusi dan harga pangan.
“Kalau pasokannya terhambat, efek dominonya akan berantai. Jangan sampai persoalan solar hari ini berubah menjadi persoalan panen, distribusi, lalu harga pangan di masyarakat,” pungkasnya.
