Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Amrullah BS mengingatkan keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi maupun banyaknya program pemerintah, tetapi juga harus berdampak pada kesejahteraan petani.
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, momentum Hari Tani Nasional harus menjadi penguat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkokoh posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Hari Tani Nasional harus menjadi momentum untuk kembali menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan. Kita ingin produksi pertanian meningkat, tetapi pada saat yang sama petaninya juga harus semakin sejahtera. Pertanian yang kuat harus tercermin pada kuatnya ekonomi keluarga petani,” kata Amrullah, Kamis (24/9/2026).
Ia menilai keberhasilan kebijakan pertanian harus terlihat dari terciptanya kepastian usaha, terjaganya harga hasil pertanian, meningkatnya pendapatan, hingga membaiknya taraf hidup petani.
Menurut Amrullah, Lampung memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung juga menempatkan penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sebagai bagian penting agenda pembangunan daerah.
Dengan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung memiliki kekuatan pada sejumlah komoditas, mulai dari padi, jagung, ubi kayu, perkebunan, hingga peternakan.
Karena itu, Amrullah mendorong agar pembangunan pertanian semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir. Petani tidak hanya membutuhkan bibit, pupuk, teknologi, dan peningkatan produktivitas, tetapi juga kepastian pasar, tata niaga yang sehat, serta harga yang menguntungkan.
Salah satu perkembangan yang disorot Amrullah adalah penerapan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
Regulasi yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025 tersebut menjadi dasar penataan produksi, perdagangan, serta hilirisasi singkong di Lampung.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) ubi kayu minimal Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi atau potongan maksimal 15 persen.
Amrullah mengatakan, persoalan tata kelola dan harga singkong sejak lama menjadi aspirasi petani yang diperjuangkan Komisi II DPRD Lampung bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Alhamdulillah, tata kelola singkong yang selama ini kita perjuangkan melalui Komisi II mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal paling penting adalah terciptanya kepastian tata kelola dan upaya menjaga kestabilan harga. Ini harus kita jaga karena singkong merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga petani di Lampung,” ujarnya.
Ia menilai lahirnya Pergub tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan aspirasi petani, DPRD, pemerintah daerah, pelaku industri, dan berbagai pihak lainnya.
Amrullah juga mengapresiasi langkah Pemprov Lampung dalam merespons persoalan tata niaga singkong melalui regulasi dan mekanisme pengawasan.
Pada Januari 2026, Pemprov Lampung melaporkan sejumlah perusahaan pengolahan singkong telah menjalankan Pergub tersebut dan membuka penerimaan singkong dari petani lokal.
Meski demikian, Amrullah mengingatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tidak mengendur.
“Regulasinya sudah ada dan manfaatnya mulai dirasakan. Tugas berikutnya adalah menjaga konsistensi implementasinya. Kami di Komisi II akan terus melakukan pengawasan agar stabilitas harga, kepastian pasar dan kepentingan petani tetap terjaga. Jangan sampai ketika situasi sudah membaik, pengawasannya kemudian mengendur,” tegasnya.
Menurutnya, tata kelola singkong yang sehat tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan industri pengolahan.
Hubungan antara petani dan industri harus dibangun dalam kerangka kerja sama yang saling membutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak.
Selain penguatan tata niaga singkong, Amrullah juga menaruh harapan terhadap pengembangan industri bioetanol di Lampung yang dinilai berpotensi membuka pasar baru bagi komoditas pertanian.
Pengembangan tersebut dilakukan melalui kerja sama pemerintah pusat, Pemprov Lampung, Pertamina New & Renewable Energy, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Toyota Tsusho Indonesia.
Bioethanol Development Center di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, diluncurkan pada 14 September 2026. Fasilitas percontohan tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada Desember 2026 dengan memanfaatkan bahan baku antara lain singkong dan sorgum.
Potensi tersebut dinilai relevan bagi Lampung yang disebut memiliki produksi ubi kayu sekitar 7,5 juta ton per tahun.
“Kita menyambut baik pengembangan bioetanol di Lampung. Singkong tidak lagi hanya dilihat sebagai bahan baku industri pangan atau tapioka, tetapi memiliki peluang masuk lebih jauh ke industri energi. Kalau ini dibangun dengan tata kelola yang benar dan petani dilibatkan dalam rantai pasoknya, kita berharap permintaan singkong semakin kuat dan harga di tingkat petani semakin baik,” kata Amrullah.
Ia berharap pengembangan hilirisasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi hingga ke tingkat petani, bukan hanya meningkatkan nilai investasi maupun kapasitas industri.
Menurut Amrullah, pengembangan bioetanol juga membuka peluang bagi Lampung untuk memperkuat posisi sebagai daerah penghasil pangan sekaligus pusat pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.
Dalam momentum Hari Tani Nasional, ia juga mendorong penguatan sektor pertanian secara menyeluruh, termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kita berharap Provinsi Lampung semakin kuat sebagai lumbung pangan nasional dan mampu mendukung cita-cita pemerintah dalam membangun ketahanan serta kedaulatan pangan. Pertanian, peternakan dan perikanan harus terus kita utamakan karena sektor-sektor inilah yang menjaga kehidupan masyarakat sekaligus kestabilan ekonomi daerah,” ujarnya.
Amrullah mengapresiasi berbagai langkah Pemprov Lampung dalam meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian.
Namun, ia menegaskan setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan produktivitas, stabilitas harga, perluasan akses pasar, hingga bertambahnya pendapatan petani.
Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus memperhatikan kehidupan dan perekonomian masyarakat Lampung, terutama masyarakat pertanian. Pengawasan harus terus dilakukan agar kestabilan harga dan keberlangsungan usaha petani tetap terjaga. Tujuan akhirnya sederhana tetapi sangat penting: petani harus semakin sejahtera,” tegas Amrullah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang selama ini menjadi penopang perekonomian serta ketahanan pangan daerah.
“Selamat Hari Tani Nasional. Terima kasih kepada seluruh petani yang terus bekerja menghasilkan pangan dan menggerakkan ekonomi Lampung. Mari kita pastikan setiap kebijakan, regulasi dan investasi di sektor pertanian benar-benar kembali kepada kesejahteraan petani dan keluarganya,” pungkas Amrullah BS.
