DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Sebab, pergerakan harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara mengatakan penurunan inflasi nasional secara tahunan dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen serta deflasi bulanan sebesar 0,14 persen merupakan perkembangan positif.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengendurkan pengawasan. Sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan harga dan berpotensi menekan pengeluaran masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Naldi, Selasa, 11 Agustus 2026.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pergerakan harga, terutama komoditas pangan yang berpengaruh besar terhadap pengeluaran masyarakat. Langkah antisipasi juga diperlukan terhadap potensi kenaikan harga,” kata Naldi.
Menurut dia, pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat pemantauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan.
Selain stabilitas harga, Naldi menilai integrasi layanan pertanahan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Peningkatan penerimaan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.
Naldi juga menyoroti program bedah rumah yang menargetkan 400.000 unit pada 2026. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, program tersebut perlu dikawal agar tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan.
“Program pemerintah harus dilihat dari hasil akhirnya. Jangan hanya mengejar angka capaian, tetapi harus dipastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Naldi menegaskan DPRD Lampung akan terus mendorong kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan program prioritas pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung.
