Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan sebagian besar tuntutan yang disuarakan Aliansi Mahasiswa se-Lampung sejatinya telah dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung sejak tahun lalu.
Pernyataan itu disampaikan Giri usai menerima aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (23/2).
Menurutnya, sektor pendidikan saat ini menjadi fokus utama pembangunan daerah. Komitmen tersebut, kata dia, tercermin dari penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp120 miliar dalam APBD terbaru.
“Prioritas pendidikan sudah dijalankan. Buktinya ada penambahan anggaran Rp120 miliar, sehingga tidak ada lagi iuran bulanan maupun uang komite untuk SMA dan SMK,” tegas Giri.
Ia menjelaskan, kebijakan penghapusan iuran komite merupakan langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan menengah lebih inklusif dan tidak membebani orangtua siswa.
Terkait wacana pembiayaan pendidikan melalui pajak progresif, Giri meluruskan bahwa struktur pendanaan tidak hanya bertumpu pada satu skema. Pemerintah daerah, ujarnya, mengoptimalkan berbagai sumber pajak yang sah untuk menopang sektor pendidikan.
“Pendanaan pendidikan tidak bergantung pada satu sumber. Ada berbagai komponen pajak daerah yang menopang pembiayaan tersebut,” jelasnya.
Giri juga mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah. Dorongan publik, terutama dari kalangan mahasiswa, disebutnya sebagai pemacu percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
“Kita berharap dalam satu sampai tiga tahun ke depan, progres pembangunan pendidikan bisa terukur dan terlihat nyata di lapangan,” ujarnya.
Soal kesejahteraan guru honorer, Giri mengungkapkan mayoritas guru SMA dan SMK telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kategori P2. Namun, ia mengakui masih terdapat persoalan di jenjang tertentu seperti SMP.
Untuk itu, ia akan meminta Komisi V DPRD Lampung sebagai mitra Dinas Pendidikan melakukan pendataan menyeluruh terhadap guru honorer yang masih berada di bawah kewenangan provinsi.
“Saya akan minta Komisi V memberi perhatian khusus dan memastikan pendataan guru honorer dilakukan secara komprehensif,” katanya.
Terkait polemik siswa yang telah diterima di SMA Siger namun berpotensi dialihkan ke sekolah lain, Giri menegaskan hak siswa tidak boleh dirugikan dalam proses penyesuaian kebijakan.
“Pada intinya, siswa yang sudah masuk tidak boleh dirugikan haknya. Kita akan minta penjelasan teknis dan koordinasikan agar solusi yang diambil tetap sesuai aturan, termasuk dengan Pemerintah Kota Bandarlampung,” tandasnya.
