DPRD Provinsi Lampung menjadi sorotan dalam aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di depan Gedung DPRD Lampung, Senin (23/2/2026). Massa datang membawa enam tuntutan strategis terkait masa depan pendidikan di Lampung.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. DPRD sebagai representasi rakyat diminta mengambil peran lebih kuat dalam mendorong kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat.
Enam poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa meliputi menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara, mewujudkan pendidikan gratis, menambah anggaran pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah berlegalitas dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif untuk memperkuat pembiayaan pendidikan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, turun langsung menemui massa aksi. Ia menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa yang tetap menyuarakan aspirasi di tengah bulan Ramadan.
“Saya mengapresiasi mahasiswa yang di tengah puasa rela berpanas-panasan memperjuangkan masa depan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai legislator yang membidangi sektor pendidikan, Syukron menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa hingga ke tahap pembahasan bersama eksekutif.
“Sebagai anggota Komisi V, saya akan berupaya mengawal aspirasi mahasiswa. Saya juga mengajak kolega di Komisi V untuk sama-sama mengawal aspirasi ini,” tegasnya.
Ia menekankan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang akan dimaksimalkan agar tuntutan tersebut tidak berhenti pada seremoni aksi semata.
“Saya berharap eksekutif bisa segera menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Aksi ditutup dengan penandatanganan enam pernyataan sikap yang turut dihadiri pimpinan DPRD Lampung dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. DPRD pun didorong untuk memastikan adanya respons konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat.
