Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyebut mayoritas aspirasi masyarakat di dapilnya masih didominasi persoalan infrastruktur jalan. Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Way Tuban, Balambangan Umpu, dan Gunung Labuhan.
“Masalah jalan ini bukan hanya tanggung jawab provinsi. Ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan juga pusat. Warga berharap semua lini pemerintahan bisa bersinergi memperbaiki jalan yang rusak,” kata Yozi, 1 Agustus 2025
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyoroti harga komoditas pertanian yang fluktuatif. Kondisi ini membuat petani bingung menentukan langkah, apakah terus meningkatkan produksi atau menahan panen sambil menunggu harga membaik.
“Mereka berharap pemerintah hadir menjamin stabilitas harga agar hasil kebun bisa memberikan kepastian ekonomi,” ujarnya.
Yozi juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sebagian masyarakat—khususnya ibu-ibu—menilai program itu kurang dibutuhkan.
“Mereka merasa sudah bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi anak-anaknya. Yang lebih dibutuhkan justru akses pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.
Keluhan lain yang muncul adalah soal pupuk subsidi. Petani mengaku sulit mendapatkannya, bahkan ada yang menduga pupuk yang diterima oplosan sehingga hasilnya tidak maksimal.
Terkait kerusakan jalan nasional, Yozi menegaskan salah satu penyebabnya adalah aktivitas kendaraan over dimensi dan over load (ODOL), terutama angkutan batubara, semen, dan hasil hutan.
“Jalan lintas cepat rusak karena ODOL. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Meski begitu, Yozi tetap optimistis. Ia menyebut pada 2025 anggaran Pemprov Lampung sudah mulai stabil dan diharapkan bisa ditingkatkan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. “Secara umum arah pembangunan sudah sesuai RPJMD, meski masih ada detail yang perlu diperkuat,” pungkasnya.
