Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dinilai agresif dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi defisit anggaran Pemprov Lampung.
Menurut Yozi, berbagai kebijakan telah digulirkan Gubernur, mulai dari program pemutihan pajak, menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor, hingga mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung. Selain itu, Gubernur juga aktif menggerakkan peran BUMD serta mempermudah akses perizinan investasi sebagai stimulus peningkatan ekonomi daerah.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” tegas Yozi, Jumat (19/9).
Ia menilai, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, terutama di sektor pertambangan yang hanya berwenang pada galian non-mineral, diperlukan inovasi dan akselerasi maksimal untuk memaksimalkan potensi daerah.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang galian non-mineral ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah. Harusnya mereka dirangkul dan diberi kemudahan perizinan,” ujarnya.
Yozi juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor-sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD, termasuk BUMD.
Selain itu, ia mendorong media massa agar turut berperan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Media harus ikut memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” tambahnya.
“Saya yakin target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur,” pungkasnya.
