Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan jalan senilai Rp1,6 triliun pada tahun 2026. Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, optimistis program tersebut dapat mengangkat kualitas jalan provinsi hingga 85 persen dalam kondisi baik, namun ia mengingatkan perlunya dukungan sektor swasta.
Mukhlis menilai, perusahaan yang beroperasi di Lampung seharusnya memiliki tanggung jawab bersama dalam merawat infrastruktur jalan, bukan hanya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi lewat kontribusi langsung di luar CSR.
“Perusahaan harus ikut menjaga akses jalan yang mereka gunakan untuk distribusi dan kegiatan ekonomi. Jangan semuanya dibebankan ke pemerintah,” tegasnya, Rabu (1/10).
Ia juga mendorong Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk mengembangkan pola kerja sama inovatif agar perawatan jalan dapat dilakukan berkelanjutan.
Mukhlis menyebut, meski target pembangunan Rp1,6 triliun merupakan lompatan besar, namun potensi penurunan transfer anggaran dari pusat bisa menjadi tantangan bagi Pemprov Lampung.
“Kalau benar terealisasi, ini lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita belum tahu pasti, karena transfer daerah tahun depan turun,” katanya.
Politikus Gerindra itu menegaskan, infrastruktur jalan yang baik tak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau jalan bagus, investasi dan pariwisata akan tumbuh,” pungkasnya.
