Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PAN, A. Iswan H. Caya dan Imelda, menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI dalam masa Reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Hotel Radisson Bandar Lampung, Jumat (20/2). Agenda tersebut membahas percepatan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi energi di Lampung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Hadir dalam pertemuan itu jajaran kementerian dan pimpinan BUMN serta perusahaan energi nasional, mulai dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Deputi PPKL Kementerian Lingkungan Hidup, hingga direksi PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Indonesia Power, PT Supreme Energy, dan PT Star Energy, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.
Pembahasan mengerucut pada penguatan investasi EBT, hilirisasi energi, dan dukungan konkret pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi serta kelistrikan Lampung yang dinilai strategis bagi ketahanan energi nasional.
Iswan menegaskan Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil tanpa menikmati nilai tambah ekonomi.
“Lampung punya potensi besar, terutama panas bumi dan kelistrikan. Momentum ini harus menjadi pintu percepatan investasi sekaligus keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya jadi lokasi eksploitasi, tetapi harus merasakan dampak ekonominya,” tegasnya.
Ia mendorong sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Imelda menyoroti aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar proyek energi.
“Kami mendukung pengembangan EBT, tetapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung bagi rakyat Lampung,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Warga di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik, kata dia, harus mendapat prioritas tenaga kerja, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur.
“Jika sumber daya alam Lampung dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga harus meningkat,” tegasnya.
Menurut Imelda, sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung diproyeksikan sebagai salah satu episentrum energi bersih nasional. Tantangannya kini adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.
