Pemerintah Provinsi Lampung memasang target ambisius: nol anak putus sekolah pada 2026. Target itu dijalankan melalui program Lampung Bidik dengan fokus utama pada pendataan ulang siswa hingga tingkat kabupaten/kota dan kelurahan.
Langkah ini disebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat agar tidak ada anak Indonesia yang terhenti pendidikannya akibat persoalan ekonomi.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Namun ia mengingatkan, kunci keberhasilan target 2026 terletak pada validitas data.
“Program ini sangat baik. Tapi pendataan harus benar-benar akurat sampai tingkat kabupaten, kota, bahkan kelurahan. Jangan sampai ada anak yang terlewat,” ujar Andika, Kamis (19/2).
Menurutnya, faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan anak putus sekolah. Banyak anak terpaksa berhenti belajar karena membantu orang tua bekerja.
Karena itu, ia menilai pembaruan data harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar mengandalkan basis data lama.
“Jangan hanya pakai data lama. Harus turun langsung dan pastikan benar-benar valid. Masih banyak anak yang belum terdata,” tegasnya.
Data tersebut nantinya akan disinergikan dengan Dinas Sosial sebagai dasar kebijakan lanjutan, termasuk pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak kurang mampu.
Melalui skema itu, siswa akan memperoleh fasilitas pendidikan gratis, seragam, makan, uang saku, hingga tempat tinggal.
“Kita ingin 2026 benar-benar tanpa anak putus sekolah di Lampung. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau datanya akurat dan penanganannya tepat sasaran,” pungkasnya.
