Ratusan hektare lahan pertanian warga di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, terancam kehilangan statusnya setelah diklaim masih berada di dalam kawasan hutan oleh pihak kehutanan. Padahal, lahan tersebut telah bersertifikat resmi dan dikelola masyarakat selama puluhan tahun.
Temuan ini mencuat setelah Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Edward Rasyid, melakukan peninjauan lapangan ke delapan kampung terdampak, termasuk Kampung Rawa Bekti dan Kampung Rajawali.
“Masalahnya, tanah yang sudah bersertifikat dikatakan masih kawasan hutan. Ini membingungkan warga dan bisa menimbulkan konflik,” ungkap Edward, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, situasi di lapangan cukup rawan karena terdapat patok batas hutan yang tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, pihak kehutanan membentuk kelompok tani hutan di area yang sama, padahal warga sudah memiliki bukti hak milik.
“Kami khawatir kalau ini tidak segera diselesaikan, akan terjadi gesekan antarkelompok. Karena masyarakat merasa lahan itu milik mereka, sementara pihak kehutanan punya klaim berbeda,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, lahan yang diklaim tersebut merupakan sawah produktif yang menjadi sumber ekonomi warga. Edward menduga ada indikasi keterlibatan oknum dalam penetapan batas kawasan hutan tersebut.
“Informasi dari pihak yang sedang berkoordinasi di kementerian, memang ada dugaan kerja-kerja oknum. Kalau lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, harusnya bisa dilegalkan,” tambahnya.
Edward meminta Kementerian Kehutanan dan BPN segera melakukan verifikasi ulang dan mengeluarkan keputusan yang berpihak pada masyarakat. “Negara tidak boleh membiarkan rakyat kehilangan hak atas tanah yang sudah sah,” tegasnya.
DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengawal persoalan ini bersama BPN dan kementerian terkait agar masyarakat memperoleh kejelasan hukum dan rasa aman atas tanah yang mereka tempati.
