PPRL Desak RUU Ketenagakerjaan Lindungi Buruh, Soroti Upah hingga PHK

Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) mendesak pemerintah dan DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan kepastian kerja dan perlindungan bagi buruh, bukan hanya mengutamakan kepentingan investasi dan dunia usaha.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) PPRL Rifky Indrawan saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Lampung, Selasa, 29 September 2026.

Menurut Rifky, regulasi ketenagakerjaan tidak boleh hanya berorientasi pada fleksibilitas, efisiensi, produktivitas, dan kemudahan investasi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kemiskinan buruh. Investasi tidak boleh dibangun dengan ketidakpastian kerja. Efisiensi tidak boleh berarti PHK. Produktivitas tidak boleh berarti upah murah. Dan fleksibilitas perusahaan tidak boleh berarti ketidakpastian masa depan pekerja,” kata Rifky.

Ia menegaskan, perlindungan pekerja merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Negara harus berpihak kepada keadilan dalam hubungan kerja. Itulah mandat konstitusi,” tegasnya.

Atas dasar itu, PPRL menyampaikan sejumlah tuntutan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Salah satunya pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan yang bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

PPRL juga meminta sistem outsourcing atau alih daya dibatasi pada pemborongan pekerjaan tertentu antarperusahaan, bukan digunakan sebagai skema penyediaan tenaga kerja.

Menurut PPRL, pekerja pada perusahaan penerima pemborongan harus berstatus sebagai pekerja tetap atau PKWTT. Sementara jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada sektor penunjang, seperti kebersihan, keamanan, katering, serta pengemudi antar-jemput karyawan.

Selain itu, program pemagangan diminta hanya diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa sesuai kurikulum pendidikan, bukan digunakan untuk menggantikan hubungan kerja.

PPRL turut menuntut pengakuan dan perlindungan hubungan kerja bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online dan kurir yang bekerja melalui perusahaan aplikasi.

Di sektor pengupahan, PPRL mengusulkan agar upah minimum menjadi batas bawah pemenuhan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Mereka juga meminta penguatan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, serta menolak penggunaan formula indeks tertentu dalam penetapan upah minimum.

Untuk upah minimum sektoral, PPRL mengusulkan besaran paling sedikit lima persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum yang berlaku.

Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi salah satu tuntutan utama. PPRL meminta PHK sebisa mungkin dihindari dan harus terlebih dahulu dirundingkan bersama serikat pekerja apabila tidak dapat dicegah.

Jika tidak tercapai kesepakatan, PPRL mengusulkan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Selama proses tersebut, upah pekerja diminta tetap dibayarkan setiap bulan hingga terdapat putusan final dan mengikat.

PPRL juga mendorong pembentukan dana cadangan pesangon yang dibayarkan pengusaha setiap bulan dan dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam aspek pengawasan, PPRL mengusulkan pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan yang melibatkan unsur tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Komite ini diperlukan untuk mengawasi dan melakukan penguatan terhadap fungsi pengawasan,” ujar Rifky.

Selain itu, pemerintah diminta mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik bagi angkatan kerja, pekerja aktif, maupun pekerja yang memasuki masa purna kerja.

Sementara bagi pekerja perempuan, PPRL menuntut pemenuhan hak cuti haid selama dua hari tanpa kewajiban melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dengan upah tetap dibayarkan penuh.

PPRL juga meminta sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan PKWT, termasuk perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap apabila terbukti melanggar persyaratan yang ditentukan.

Tuntutan lainnya mencakup jaminan pesangon, pencegahan PHK sepihak, penguatan serikat pekerja, serta perlindungan kebebasan berserikat.

Perlindungan bagi pekerja media, pekerja yang terdampak transisi iklim, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan juga diminta mendapat perhatian dalam regulasi tersebut.

PPRL turut mendorong penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penyediaan program peningkatan dan pembaruan keterampilan atau upskilling dan reskilling secara gratis untuk menghadapi perkembangan teknologi dan otomatisasi.

Rifky mengatakan tuntutan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang disebut diterima PPRL dari DPR, RUU tersebut ditargetkan disahkan pada 7 Oktober 2026 sebelum memasuki masa reses November.

Namun, berdasarkan informasi dalam bahan yang disampaikan, pembahasan RUU masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan pemerintah.

Karena itu, PPRL meminta pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi bagi serikat pekerja agar berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik dapat diakomodasi dalam regulasi tersebut.

“Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini harus mengakomodir tuntutan krusial yang telah menjadi polemik puluhan tahun di kalangan buruh,” pungkas Rifky.

Exit mobile version