DPRD Provinsi Lampung mewacanakan pembentukan “Ruang Curhat Para Buruh” sebagai wadah bagi pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari hubungan industrial, kesejahteraan, hingga jaminan sosial.
Wacana tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo usai menerima aspirasi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Deni, ruang tersebut nantinya tidak hanya difokuskan pada persoalan upah atau hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga berbagai permasalahan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah maupun DPRD.
“Insyaallah dalam waktu dekat akan kita pergunakan ruang itu, bukan hanya bicara persoalan kesejahteraan, bahkan persoalan-persoalan lain,” kata Deni.
Ia menjelaskan, pekerja juga dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan persoalan jaminan sosial hingga masalah kesehatan yang dialami pekerja dan keluarganya.
Wacana pembentukan ruang khusus tersebut muncul setelah PPRL menyampaikan sejumlah tuntutan terkait sistem outsourcing, status pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jaminan sosial, pengupahan, serta pengawasan ketenagakerjaan.
Deni memastikan aspirasi para pekerja tidak hanya ditampung di tingkat daerah, tetapi juga akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Selasa kami akan sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan aspirasi-aspirasi ini akan kami sampaikan,” ujarnya.
Ia menyebut aspirasi buruh terkait regulasi ketenagakerjaan sebelumnya juga telah diteruskan kepada Komisi IX DPR RI dan pihak yang terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut.
“Beberapa waktu lalu temen-teman buruh juga menyampaikan aspirasi. Aspirasi tersebut langsung kita sampaikan kepada Komisi IX DPR RI langsung kepada Pokja Pembahasan RUU Tenaga Kerja,” katanya.
Selain membuka ruang komunikasi, DPRD Lampung turut menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
Deni mengatakan pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran pengawasan ketenagakerjaan melalui APBD murni 2027 agar pengawasan dan penyelesaian persoalan hubungan industrial dapat berjalan lebih efektif.
“Pengawasan dan hubungan industrial antara Disnaker dengan buruh harus lebih efektif. Anggarannya akan kita poskan agar lebih optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pekerja, terutama terkait regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan.
“Pertemuan ini merespons berbagai tuntutan krusial pekerja. Mulai dari sistem outsourcing, status pekerja kontrak (PKWT), jaminan sosial, hingga mekanisme penetapan upah minimum,” kata Agus.
Agus juga menyebut pihaknya belum menerima petikan resmi undang-undang ketenagakerjaan yang disebut telah disahkan.
“Dan sampai hari ini, kita belum menerima petikannya,” ujarnya.
Meski demikian, Disnaker Lampung telah mempelajari sejumlah substansi perubahan yang dibahas, termasuk mekanisme pengupahan dan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan upah minimum 2027.
Sebelumnya, PPRL menggelar aksi untuk menuntut keterbukaan naskah regulasi ketenagakerjaan agar dapat dipelajari oleh pekerja sebelum menentukan sikap.
Kelompok buruh juga meminta keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan aturan turunan serta mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru menetapkan kebijakan pengupahan 2027.
