Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) yang menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari independensi pengawasan DPRD, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), pelayanan publik, hingga konflik agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Audiensi tersebut berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, dengan dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Lampung.
Dalam pertemuan itu, salah seorang mahasiswa, Fajar, mempertanyakan objektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama ketika kepala daerah dan anggota legislatif memiliki afiliasi partai politik yang sama.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Ade Utami menegaskan bahwa keberagaman fraksi di DPRD menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
“Di DPRD itu kan tidak semuanya satu partai. Ketika fungsi pengawasan berjalan, misalnya melalui rapat dengar pendapat (RDP), kepala dinas dipanggil ke komisi. Di Komisi I ada banyak partai, bukan hanya satu partai,” kata Ade.
Sementara itu, mahasiswa lainnya, Salsa, menyoroti persoalan kedisiplinan ASN yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Lampung Edward Rasyid menjelaskan, persoalan ASN di tingkat kabupaten tidak dapat langsung ditangani DPRD provinsi karena adanya batasan kewenangan.
“Masukan ini bisa kami sampaikan kepada Inspektorat Provinsi untuk diteruskan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten,” ujarnya.
Selain pengawasan pemerintahan dan pelayanan publik, mahasiswa juga meminta DPRD Lampung mengawal penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Marga Buay Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Anggota Komisi I DPRD Lampung Putra Jaya Umar mengatakan persoalan tersebut mencakup tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), ganti rugi lahan, serta kewajiban kemitraan dalam pengelolaan hak guna usaha (HGU).
“Yang pertama CSR. CSR itu memang kembalinya ke wilayah yang terkena atau terdampak. Yang kedua ganti rugi yang belum terselesaikan, tentunya harus ada bukti-bukti. Yang ketiga, dalam aturan HGU ada kewajiban kemitraan 20 persen untuk masyarakat,” jelasnya.
Putra menyatakan akan kembali berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan konflik tersebut sekaligus mendorong penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa FISIP Unila.
Menurutnya, audiensi tersebut menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus memahami pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Garinca memastikan berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi catatan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
