Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Putra Jaya Umar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Seleksi (Timsel) Komisi Informasi (KI) agar tahapan seleksi dapat segera dilaksanakan.
Putra mengatakan, proses pengajuan Timsel telah dilakukan. Namun, hingga kini tim tersebut masih menunggu penerbitan SK sebagai dasar untuk mulai menjalankan tugasnya.
“Kita sudah masukkan. Timsel tinggal di-SK-kan lagi. Kalau sudah ada SK, kan langsung kerja,” kata Putra.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, DPRD Lampung tidak ingin pembentukan Timsel berlarut-larut karena berpotensi menghambat tahapan seleksi anggota Komisi Informasi.
Menurutnya, DPRD juga akan menelusuri penyebab belum diterbitkannya SK, termasuk kemungkinan adanya kendala administratif maupun pertimbangan lainnya.
“Kita mau telusuri lagi. Kita minta secepatnya mulai bekerja. Soal pertimbangan, mungkin kita belum klarifikasi,” ujarnya.
Putra mengaku pihaknya belum memperoleh kepastian apakah seleksi Komisi Informasi akan dilaksanakan bersamaan dengan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung.
Karena itu, DPRD berencana meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait agar proses seleksi tidak mengalami penundaan berkepanjangan.
“Kesimpulan kita tadi rapatnya, dari kami satu, kami minta segera di-SK-kan Tim Seleksi dan langsung kerja,” tegasnya.
Selain itu, Putra menyebut unsur pimpinan DPRD bersama perwakilan komisi dan fraksi akan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Lampung untuk membahas percepatan penerbitan SK tersebut.
“Dari unsur pimpinan juga akan ketemu sama ketua dan gubernur. Komisi juga, pimpinan DPRD dan fraksi mewakili komisi ke gubernur, mungkin didampingi ketua komisi,” jelasnya.
Putra berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat penyelesaian administrasi sehingga Timsel Komisi Informasi segera bekerja sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, DPRD Lampung menargetkan penerbitan SK Timsel dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
“Kita mintanya di bulan ini,” pungkasnya.
