Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyoroti masih minimnya anggaran pembinaan Koperasi Merah Putih di daerah. Kondisi ini dinilai bisa menghambat jalannya program ekonomi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kita sudah melakukan hearing untuk pembahasan APBD 2026. Ini memang jadi catatan kita untuk mensupport Dinas Koperasi yang anggarannya minim, sehingga mereka memiliki kendala dalam melakukan pembinaan,” ujarnya, Kamis (18/9).
Fatikhatul menyebut, Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari rangkaian program pemerintah pusat seperti Nelayan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang memiliki tujuan sama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan semua pihak di daerah harus turut mengawal pelaksanaannya agar program ini benar-benar memberi manfaat.
“Program ini harus jalan karena menyangkut langsung kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Jangan sampai terhambat hanya karena keterbatasan anggaran pembinaan,” tegasnya.
