Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dijalankan secara nyata, bukan hanya sebatas perubahan bentuk hukum di atas kertas.
Perubahan dua BUMD besar, PD Wahana Raharja dan PD Bank Lampung, menjadi Perseroda harus diartikan sebagai langkah pembenahan tata kelola dan peningkatan kinerja ekonomi daerah.
“BUMD harus menjadi motor ekonomi rakyat Lampung, bukan sekadar lembaga birokratis yang menyerap anggaran,” kata juru bicara Fraksi PKB, Sasa Chalim, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap tiga Raperda usulan Pemprov Lampung, Rabu (9/10).
PKB menilai, transformasi menuju Perseroda harus dibarengi dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), transparansi, dan akuntabilitas publik. Fraksi juga meminta agar penyertaan modal daerah dilakukan secara hati-hati dan diaudit rutin oleh BPK maupun auditor independen untuk memastikan dana publik dikelola dengan bersih.
Dalam pandangannya terhadap PT Wahana Raharja, PKB mendorong perusahaan fokus pada sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, energi terbarukan, dan logistik. Sementara untuk PT Bank Lampung, fraksi menekankan pentingnya perubahan budaya kerja menuju profesionalisme dan digitalisasi layanan agar akses pembiayaan masyarakat semakin luas.
“Transformasi hukum harus dibarengi dengan transformasi budaya kerja,” tegas Sasa.
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menambahkan pentingnya sinergi antar-BUMD untuk memperkuat pembiayaan proyek strategis daerah, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur.
Terkait pencabutan Perda Wajib Belajar 12 Tahun, PKB memahami alasan regulatif di balik langkah tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah tidak mengendurkan komitmen terhadap pendidikan rakyat.
“Pendidikan tetap wajib dan inklusif. Pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi,” ujar Fatikhatul.
PKB mendukung pembahasan tiga Raperda usulan Pemprov Lampung, dengan catatan seluruh rekomendasi fraksi dijadikan perhatian serius.
“Semua langkah perubahan ini harus bermuara pada satu tujuan: menjadikan Lampung yang berdaya saing, maju, dan sejahtera,” tutup Fatikhatul.
