Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai NasDem, Miswan Rody, memergoki dugaan manipulasi distribusi BBM jenis solar bersubsidi di sebuah SPBU Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (28/2).
Temuan itu bermula saat Miswan mengantre untuk mengisi Pertamina Dex. Di lokasi, terpasang papan pengumuman bertuliskan “solar kosong”. Petugas juga menolak pengisian solar untuk kendaraan colt diesel dengan alasan stok habis.
Namun tak lama kemudian, sebuah kendaraan disebut menyerobot antrean dan tetap dilayani pengisian solar. Sopir kendaraan tersebut mengaku sebagai anggota dewan.
“Saya dengar sendiri petugas bilang solar kosong. Tapi tidak lama kemudian ada mobil menyerobot antrean dan tetap dilayani. Katanya anggota dewan. Saya tanya, ternyata bukan anggota dewan,” ujar Miswan.
Merasa ada kejanggalan, ia langsung melakukan klarifikasi kepada pihak SPBU. Dari hasil pengecekan, diketahui stok solar di tangki masih tersisa sekitar 6.000 liter.
“Kalau stok masih ada, jangan bilang kosong ke masyarakat. Sampaikan yang sebenarnya. Ini menyangkut hak rakyat kecil. Stok ada tapi masyarakat tidak dilayani, apapun alasannya, ini menyalahi,” tegasnya.
Miswan juga mengungkap adanya pengakuan pekerja di lokasi bahwa pengisian solar saat itu hanya diperbolehkan bagi pihak tertentu. Ia menilai dugaan praktik manipulatif dalam distribusi solar bersubsidi tidak bisa dibiarkan.
“Saya akan tindak lanjuti sampai tingkat provinsi. Ini tidak bisa dibiarkan. Solar subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk dimainkan,” tandasnya.
Sementara itu, petugas SPBU Seputih Jaya, Doni, menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang dinilai mengecewakan. Ia mengakui stok solar masih tersedia sekitar enam ton, namun sebagian disisakan untuk menjaga kondisi tangki agar mesin tidak rusak.
Menurutnya, pengumuman “solar kosong” dipasang karena keterbatasan operator. Dari lima operator, satu orang sedang mengikuti pelatihan, serta SPBU tengah menunggu pengiriman BBM berikutnya.
Meski demikian, perbedaan antara informasi di papan pengumuman dan kondisi stok di lapangan memicu sorotan terkait transparansi serta tata kelola distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
