Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Lampung, Senin (2/2).
RDP ini menjadi tindak lanjut hasil rapat internal penyusunan program kerja Tahun 2026 sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat yang menempatkan sektor perhubungan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi, serta dihadiri jajaran anggota Komisi IV. Dari unsur pemerintah daerah hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Bidang LLAJ, dan Kepala UPTD Terminal. Sementara dari PT Pelindo Regional 2 Panjang, Manajer Keuangan dan Manajer Komersial memaparkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dan akan dijalankan.
Dalam forum tersebut, Komisi IV menyoroti kontribusi CSR Pelindo, khususnya dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta peningkatan layanan perhubungan di Lampung. DPRD menegaskan bahwa program CSR harus dirancang secara terukur, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif perusahaan.
Pembahasan juga difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan CSR agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Komisi IV mendorong adanya peta jalan kolaboratif yang jelas antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat. CSR harus menjadi bagian dari solusi pembangunan,” tegas Mukhlis Basri dalam rapat tersebut.
Komisi IV berharap terbangun komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama yang mendukung konektivitas, kelancaran arus barang dan jasa, serta peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung. (*)
