Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan masih menunggu langkah konkret dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait penagihan pajak terhadap PT Sugar Group Companies (SGC), khususnya yang berkaitan dengan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Ketua Komisi III DPRD Lampung yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Supriyadi Hamzah, mengatakan pihaknya terus memantau persoalan pajak PT SGC dengan cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kalau kita bicara dan itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, tentu akan ada konsekuensinya. Makanya saya berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi, tapi juga sebagai kader dan Ketua Fraksi Golkar,” tegas Supriyadi di Kantor DPRD Lampung, Rabu (9/7).
Ia mengungkapkan, Komisi III secara rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, termasuk Bapenda, untuk mengawal capaian target pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa urusan teknis penagihan bukan menjadi domain legislatif.
“RDP kita lakukan paling tidak sebulan sekali. Tapi bukan berarti setiap kegiatan teknis kita terlibat langsung. Kami fokus pada pengawasan kebijakan dan capaian target pendapatan. Kalau target tidak tercapai, baru kami telusuri penyebabnya,” ujarnya.
Disinggung soal kemungkinan pemanggilan Bapenda terkait dugaan tunggakan pajak PT SGC, Supriyadi menyebut hal tersebut bisa saja dilakukan, namun berdasarkan evaluasi kinerja triwulanan.
“Tentu kalau dalam evaluasi triwulanan ditemukan hal-hal yang krusial, kita bisa panggil untuk klarifikasi. Tapi tidak serta-merta langsung kita beri penilaian negatif. Kita ingin membangun suasana kondusif agar kinerja OPD maksimal,” ucapnya.
Terkait pajak alat berat, politisi Partai Golkar ini mengakui masih terdapat ketidaksinkronan data di lapangan. Saat ini, kata dia, Bapenda tengah melakukan verifikasi dan pendataan terhadap alat berat yang beroperasi di wilayah Lampung.
“Contohnya, ada laporan dari masyarakat bahwa di kampung tertentu terdapat perusahaan yang menggunakan alat berat tapi belum membayar pajak. Ini yang sedang ditindaklanjuti Bapenda,” bebernya.
Supriyadi memastikan Komisi III tetap mendukung Bapenda agar bekerja lebih maksimal dan terbuka kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan pajak daerah.
“Kemarin kami juga sudah gelar talkshow dengan Bapenda. Kita tidak ingin terburu-buru menyimpulkan hal-hal yang belum jelas. Yang penting informasinya akurat, dan kita dorong OPD untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.
