Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa persoalan harga singkong dan produk turunannya, terutama tepung tapioka, menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD. Ia menyebut, sejumlah langkah konkret tengah ditempuh agar petani tidak terus dirugikan oleh fluktuasi harga.
Menurut Giri, Panitia Khusus (Pansus) Singkong DPRD Lampung telah melakukan berbagai kajian dan pertemuan lintas kementerian guna mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan ini. “Permasalahan ubi kayu ini kewenangannya ada di Kementerian Pertanian dan Kemenko Pangan, sedangkan tepung tapioka berada di Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian. Jadi memang ada perbedaan regulasi yang harus disinkronkan,” ujarnya, Kamis (18/9).
Giri menjelaskan, saat mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, lahir empat kesepakatan penting untuk memperkuat perlindungan terhadap petani singkong dan industri pengolahannya.
Empat poin kesepakatan tersebut meliputi:
-
Larangan terbatas impor tepung tapioka.
-
Penerapan safeguard berupa tambahan bea masuk guna melindungi produk dalam negeri.
-
Penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk ubi kayu oleh Kementerian Pertanian dan HET tepung tapioka oleh Kementerian Perdagangan.
-
Pengawasan langsung oleh Kementerian Perdagangan terhadap standar alat ukur kadar aci dan timbangan di pabrik.
“Penerapan safeguard permanen biasanya memakan waktu hingga lima bulan, namun pemerintah pusat menawarkan opsi sementara berupa penetapan biaya masuk tambahan agar manfaatnya bisa segera dirasakan petani,” jelas Giri.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat berjalan dalam satu hingga dua bulan ke depan, sehingga petani Lampung dapat merasakan dampak positifnya saat musim panen raya mendatang.
“Permasalahan singkong ini cukup besar, karena itu kita semua harus berupaya mencari solusi terbaik. DPRD bersama Pemprov akan terus mengawal proses ini,” tegasnya.
Giri juga mengajak seluruh masyarakat mendukung langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menyehatkan ekosistem pertanian singkong di Lampung. “Kami mohon doa dan dukungan agar kebijakan ini berjalan lancar dan berpihak pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.
