Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen dan berintegritas. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan publik.
Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan kebijakan publik berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam dinamika politik dan pembangunan daerah, peran kontrol sosial dari media semakin dibutuhkan agar setiap kebijakan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan proses dan kebijakan yang berjalan benar-benar untuk rakyat. Di situlah fungsi kritis pers sangat penting,” ujarnya, Senin (9/2).
Ia menilai, tantangan dunia jurnalistik di era digital semakin kompleks. Perkembangan teknologi membuat arus informasi bergerak sangat cepat, namun kondisi tersebut juga membuka ruang bagi hoaks dan opini yang belum terverifikasi. Karena itu, profesionalisme serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus menjadi landasan utama.
“Kecepatan penting, tetapi kebenaran tetap yang utama. Verifikasi dan akurasi adalah prinsip dasar agar pers tetap dipercaya publik,” tegasnya.
Fatikhatul juga menekankan bahwa pers yang kredibel akan menciptakan ruang publik yang sehat. Media yang menjalankan fungsinya secara profesional dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta memperkuat kualitas diskursus publik.
Ia berharap insan pers di Lampung terus konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, termasuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, berintegritas, dan tetap menjadi penjaga demokrasi,” pungkasnya.
