Harga Singkong Tembus Rp2.800 per Kg, DPRD Lampung Soroti Hasil Perjuangan Pansus

Oplus_131072

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menyebut harga singkong yang kini mencapai Rp2.600 hingga Rp2.800 per kilogram menjadi salah satu hasil perjuangan panjang pembenahan tata niaga singkong di Lampung.

Menurut Mikdar, perbaikan harga tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk sejumlah langkah yang diperjuangkan Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung.

“Sebagaimana yang sekarang dirasakan masyarakat Lampung, terutama para petani, berbagai gebrakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar mulai dirasakan. Kita patut bersyukur karena harga sejumlah komoditas pertanian saat ini cukup baik,” kata Mikdar, Jumat (25/9).

Ia mengatakan, perbaikan harga tidak hanya terjadi pada singkong, tetapi juga sejumlah komoditas pertanian lainnya, seperti padi, jagung, kopi, lada, karet, dan sawit.

Namun, menurutnya, perubahan paling terasa terjadi pada komoditas singkong yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah sentra produksi Lampung.

“Tujuh kabupaten seperti Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah dan Lampung Timur sangat merasakan perubahan ini. Harga singkong sekarang luar biasa tinggi,” ujarnya.

Mikdar menyebut harga singkong di lapangan telah mencapai kisaran Rp2.600 hingga Rp2.800 per kilogram. Sementara itu, berdasarkan informasi pasar yang tercantum dalam bahan pemberitaan, harga di sejumlah pabrik Lampung berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp2.050 per kilogram, dengan variasi harga dan rafaksi antarpabrik.

Ia menilai kenaikan harga tersebut tidak semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan, tetapi juga dipengaruhi perubahan tata niaga yang diperjuangkan Pansus Tata Niaga Singkong selama sekitar 11 bulan.

Mikdar menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang menjadi fokus perjuangan pansus, yakni pengendalian impor tapioka dan produk turunannya, akses pupuk bersubsidi bagi petani singkong, serta kepastian harga pembelian di tingkat petani.

Terkait impor, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 yang mengatur impor ubi kayu dan produk turunannya melalui mekanisme Persetujuan Impor.

“Akibat impor dihentikan atau diperketat, ketika singkong sedikit, mau tidak mau harga melambung karena para pengusaha pengguna tepung tapioka tidak bisa lagi mengandalkan pasokan dari luar negeri,” kata Mikdar.

Selain pengendalian impor, Pansus Tata Niaga Singkong juga mendorong pemerintah pusat memberikan akses pupuk bersubsidi bagi tanaman singkong. Menurut Mikdar, usulan tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah.

Sementara untuk kepastian harga, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.

Regulasi tersebut disebut mengatur Harga Acuan Pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi 15 persen.

“Untuk Lampung, pemerintah sudah memiliki aturan yang mengatur tata kelola singkong. Ini menjadi salah satu hasil perjuangan panjang agar petani memiliki kepastian harga dan tidak lagi selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika panen,” ujar Mikdar.

Mikdar menilai membaiknya harga komoditas pertanian menjadi kabar positif dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

Menurutnya, peringatan Hari Tani Nasional tidak cukup hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian pasar, harga layak, dukungan sarana produksi, serta perlindungan bagi petani.

“Semoga para petani singkong selalu ingat terhadap perjuangan Pansus Tata Niaga Singkong, gubernur dan PPUKI yang bersama-sama melalui banyak suka dan duka memperjuangkan agar impor diperketat, singkong mendapatkan subsidi pupuk, serta adanya aturan harga pembelian,” katanya.

Ia berharap pembenahan tata niaga singkong terus dilanjutkan agar perbaikan harga tidak hanya berlangsung sementara, tetapi mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga keberlangsungan industri pengolahan di Lampung.

“Harapannya, harga yang baik ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung serta Sumatera. Petani sejahtera, industri berjalan, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” pungkas Mikdar.

Exit mobile version