Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Heni Susilo, menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemerintah Provinsi Lampung lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Heni yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung menilai, capaian PAD yang baru mencapai sekitar 73,49 persen dari target menunjukkan masih adanya tantangan besar, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi tulang punggung PAD Lampung.
“Kami di Komisi III DPRD Lampung memahami kondisi ini bukan hanya soal angka-angka, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Jika masyarakat merasakan kemudahan, transparansi, dan keadilan, maka kepatuhan untuk membayar pajak daerah juga akan meningkat,” ujar Heni, Rabu (24/9).
Menurutnya, upaya optimalisasi PAD tidak boleh membebani masyarakat kecil. Pemerintah daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) justru perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan pendekatan modern dan bersih.
“Kita mendorong percepatan digitalisasi pelayanan pajak melalui e-Samsat dan SIGNAL, memperluas titik pembayaran, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Pendekatan ini lebih humanis daripada sekadar menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Heni juga menekankan pentingnya transparansi data dan pengawasan publik dalam pengelolaan PAD. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung secara rutin membuka dashboard realisasi PAD setiap bulan agar bisa dipantau langsung oleh DPRD dan masyarakat.
“Dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan betul-betul kembali dalam bentuk pembangunan. Transparansi ini juga menjadi benteng agar tidak ada pungli atau kebocoran di lapangan,” ujarnya.
Heni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mengawal kebijakan fiskal daerah agar pengelolaan PAD lebih optimal dan berkeadilan. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari PAD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.
