Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Edward Rasyid, turun langsung ke delapan kampung di dua kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah untuk meninjau persoalan lahan pertanian masyarakat yang diklaim masuk kawasan hutan meskipun telah memiliki sertifikat tanah resmi dari negara.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, konflik bermula dari adanya klaim pihak kehutanan bahwa sejumlah lahan di Kecamatan Seputih Surabaya — seperti di Kampung Rawa Bekti — serta di Kecamatan Bandar Surabaya, termasuk Kampung Rajawali dan sekitarnya, masih berada dalam kawasan hutan negara.
“Permasalahannya, tanah yang sudah bersertifikat itu oleh pihak kehutanan dikatakan masih masuk kawasan hutan. Padahal, sertifikat tersebut sudah lama diterbitkan,” kata Edward, Senin (29/9/2025).
Edward bersama jajaran DPRD, DPR RI, dan sejumlah instansi terkait meninjau langsung lokasi guna memastikan kejelasan batas kawasan. Ia menilai, tumpang tindih antara patok hutan dan lahan warga menjadi potensi konflik sosial di masyarakat.
“Kami khawatir jika persoalan ini dibiarkan, akan terjadi perebutan lahan. Karena pihak kehutanan membentuk kelompok tani hutan di lahan yang sudah dimiliki masyarakat secara sah,” tegasnya.
DPRD, lanjut Edward, telah meminta fotokopi sertifikat tanah warga untuk diverifikasi dan diserahkan ke DPR RI serta Komisi I DPRD Lampung sebagai bahan pembahasan lanjutan.
“Kalau memang sudah bersertifikat, itu hak masyarakat. Kami ingin BPN dan Kementerian Kehutanan menjelaskan secara terbuka status lahan ini,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, ditemukan ratusan hektare lahan sawah produktif yang masuk dalam peta kawasan hutan secara administratif, padahal sudah puluhan tahun dikelola masyarakat sebagai sumber penghidupan.
Edward menegaskan, DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. “Kami ingin solusi yang adil, bukan tumpang tindih klaim,” pungkasnya.
