Anggota DPRD Provinsi Lampung, Edward Rasyid, mengungkap mayoritas aspirasi warga Lampung Tengah masih didominasi persoalan infrastruktur jalan, pemutihan pajak kendaraan, hingga penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu ia sampaikan usai menggelar reses di 12 titik wilayah dapilnya, Selasa (5/8/2025).
“Setiap reses, persoalan pertama pasti jalan. Maka kami perlu menjelaskan kewenangan, mana jalan negara yang jadi tanggung jawab pusat, mana jalan provinsi, dan mana jalan kabupaten maupun desa. Di Lampung Tengah, mayoritas kerusakan justru ada di jalan kabupaten,” kata Edward, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung.
Ia menyebut saat ini sejumlah ruas jalan sudah mulai diperbaiki, seperti di Kalirejo dan Kecamatan Alatuha. Bahkan, ia turun langsung ke lapangan bersama anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil IV untuk menjelaskan kondisi dan kewenangan infrastruktur.
Selain jalan, Edward juga menyampaikan keluhan warga soal layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, jarak loket yang jauh membuat masyarakat kesulitan.
“Banyak warga mengeluh karena harus ke kota. Kalau bisa, sediakan loket di tingkat kecamatan agar pelayanan lebih dekat dan cepat,” tegas Anggota Komisi I DPRD Lampung itu.
Persoalan lain yang mencuat adalah rendahnya tegangan listrik di beberapa kampung. Edward mencontohkan wilayah yang masih mengambil aliran dari Lampung Utara kerap mengalami drop tegangan saat hujan.
“Warga sampai menyebut lampu di rumah seperti lampu disko. Kami sudah arahkan agar dibuat proposal pemindahan jalur ke Gardu Kampung Tengah,” ujarnya.
Tak hanya itu, penempatan tenaga P3K juga menjadi sorotan. Ia menyinggung kasus seorang tenaga non-ASN di Way Pengubuan yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, namun justru ditempatkan di Lampung Selatan setelah keluar SK P3K.
“Orang ini kecewa berat, bahkan berniat mundur. Kami minta datanya agar bisa disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” tutupnya.
