Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dalam rangka masa persidangan. Pertemuan berlangsung di Hotel Radisson Lampung, Kamis (5/2/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Tim Panja, Sugeng Suparwoto, bersama para anggota. Kunjungan ini bertujuan melakukan koordinasi dan pendalaman kebijakan sektor ketenagalistrikan, khususnya terkait ketahanan pasokan serta pemerataan akses listrik hingga wilayah perdesaan.
Panja diterima Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descataama Paksi Moeda, Kepala Dinas ESDM Lampung Febrizal Levi Sukmana, serta jajaran terkait.
Pertemuan juga dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Nusantara Power, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pemaparan, Pemprov Lampung menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi telah mencapai tingkat tinggi. Namun, tantangan masih ditemui dalam menjangkau wilayah pelosok, terutama daerah yang jaringan listriknya melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah.
Pemprov berharap dukungan Panja untuk mendorong percepatan perizinan lintas sektor, termasuk di Kementerian Kehutanan, agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan optimal dan merata.
Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung harus ditopang sistem kelistrikan yang andal. Ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit, sekaligus optimalisasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi.
Selain itu, Panja juga mendorong penyusunan peta jalan pengembangan kelistrikan jangka menengah bersama pemerintah daerah dan PLN guna memastikan keandalan sistem serta mendukung program elektrifikasi rumah tangga dan efisiensi energi nasional, termasuk pemanfaatan kendaraan listrik.
Melalui kunjungan ini, Panja Listrik Komisi XII DPR RI diharapkan memperoleh masukan faktual sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan ketenagalistrikan nasional ke depan.
