DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan program prioritas rakyat dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (19/8).
Menurut Fatikhatul, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi momentum untuk menajamkan arah kebijakan fiskal agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus menjadi energi pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta sidang.
Dalam laporan Banang, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,71 triliun atau naik Rp160 miliar dari rancangan awal. Sedangkan belanja daerah ditetapkan Rp7,78 triliun, juga naik Rp160 miliar. Selisih Rp69,89 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap seimbang.
Banang merumuskan tujuh fokus utama pembangunan, antara lain:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
-
Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional
-
Lumbung Energi Terbarukan
-
Optimalisasi ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi
-
Stabilisasi harga pangan lokal
-
Pemerataan akses dan mutu pendidikan
-
Kemantapan jalan provinsi dan desa
Fatikhatul menegaskan, efisiensi anggaran dilakukan hampir di semua OPD, namun diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“APBD Perubahan 2025 harus menjadi anggaran yang berpihak, terukur, dan berdampak. Jalan harus mantap, pangan terjangkau, dan layanan publik harus lebih mudah,” tegasnya.
