Antrean panjang solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Lampung mulai menjadi perhatian DPRD Provinsi Lampung. Persoalan pasokan BBM tersebut dikhawatirkan merembet dari aktivitas panen hingga distribusi pangan.
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan, kepastian pasokan solar menjadi penting karena sebagian aktivitas pertanian telah bergantung pada alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kita tahu Lampung merupakan sentra berbagai komoditas pertanian. Kalau pasokan BBM terganggu, tentu akan memberikan efek domino kepada petani,” ujar Basuki saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, persoalan solar tidak dapat dilihat hanya dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Dampaknya bisa masuk langsung ke rantai produksi pertanian, terutama ketika petani memasuki masa panen.
Combine harvester, traktor dan berbagai alsintan lainnya membutuhkan pasokan BBM agar aktivitas di lahan tetap berjalan.
“Alat dan mesin pertanian, terutama untuk kegiatan panen, membutuhkan kepastian pasokan BBM. Ada combine harvester, traktor dan berbagai alat lainnya yang harus dipastikan mendapatkan solar,” katanya.
Masalah berikutnya muncul ketika hasil panen harus keluar dari sentra produksi. Armada pengangkut juga membutuhkan solar untuk membawa berbagai komoditas Lampung menuju daerah tujuan.
Basuki mengatakan, Lampung menjadi salah satu pemasok berbagai komoditas pertanian ke luar daerah, termasuk DKI Jakarta dan kawasan Jabodetabek.
Jika distribusi tersendat, komoditas yang memiliki daya simpan pendek seperti sayuran dan cabai menjadi lebih rentan mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke pasar.
Dampaknya, kata Basuki, dapat terjadi di dua sisi. Petani berpotensi menghadapi penurunan harga karena hasil panen terlambat terserap, sedangkan konsumen di daerah tujuan bisa menghadapi kenaikan harga akibat pasokan berkurang.
“Bukan hanya petani yang nantinya dirugikan karena harga di tingkat petani bisa jatuh. Pengusaha ekspedisi juga akan mengalami kerugian karena distribusi terganggu. Sementara karena pasokan tersendat, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap inflasi apabila gangguan pasokan terjadi pada beberapa komoditas pangan secara bersamaan.
“Kalau ini tidak ditangani, skala inflasinya bisa tinggi. Kemarin sudah ada persoalan beras, ini ditambah sayur-mayur dan cabai,” ujarnya.
Komisi II DPRD Lampung juga meminta persoalan pasokan solar bagi nelayan tidak luput dari perhatian.
Basuki mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD dalam audiensi dengan Pertamina, pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan disebut baru sekitar sepertiga dari kebutuhan.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melakukan intervensi untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi, terutama bagi sektor yang berkaitan langsung dengan produksi dan distribusi pangan.
“Lampung bukan daerah biasa, tetapi merupakan sentra komoditas yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Solusinya ada di pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi, termasuk penambahan pasokan,” tegasnya.
Sebelumnya, para ketua fraksi DPRD Lampung telah melakukan audiensi dengan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai antrean dan kondisi pasokan solar bersubsidi.
Basuki mengatakan Pertamina telah menyampaikan sejumlah kendala terkait pasokan. Namun, DPRD meminta persoalan tersebut tidak berlarut karena dampaknya berpotensi meluas ke sektor pangan.
“Kalau pasokannya terhambat, efek dominonya akan berantai. Jangan sampai persoalan solar hari ini berubah menjadi persoalan panen, distribusi, lalu harga pangan di masyarakat,” pungkasnya.
