Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal langkah pemerintah untuk menstabilkan harga singkong dan produk turunannya, terutama tepung tapioka. Menurutnya, DPRD tidak tinggal diam menghadapi fluktuasi harga yang merugikan petani.
Giri menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Singkong DPRD Lampung telah aktif melakukan kajian serta koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian. Upaya ini dilakukan agar kebijakan yang diambil bisa memberikan dampak nyata di lapangan.
“Permasalahan singkong ini lintas sektor. Ada yang berada di bawah Kementerian Pertanian, ada pula yang di Kementerian Perdagangan. Maka perlu sinkronisasi regulasi agar perlindungan terhadap petani bisa lebih efektif,” kata Giri, Kamis (18/9).
Dalam pertemuan antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kata Giri, disepakati empat langkah strategis untuk menata ulang tata niaga singkong nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi larangan terbatas impor tepung tapioka, penerapan safeguard berupa bea masuk tambahan, penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk ubi kayu dan tepung tapioka, serta pengawasan langsung terhadap alat ukur kadar aci dan timbangan di pabrik.
“Ini kebijakan besar yang kita kawal bersama. Kami ingin pastikan manfaatnya benar-benar sampai ke petani,” ujar Giri.
Ia menjelaskan, meskipun penerapan safeguard permanen membutuhkan waktu hingga lima bulan, pemerintah pusat tengah menyiapkan opsi kebijakan sementara berupa bea masuk tambahan agar dampaknya bisa segera dirasakan.
“Kami berharap dalam satu sampai dua bulan ke depan, kebijakan ini sudah berjalan sehingga pada musim panen raya nanti petani Lampung bisa merasakan hasilnya,” tambahnya.
DPRD Provinsi Lampung, lanjut Giri, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. “Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD. Kita ingin harga singkong lebih stabil dan berpihak pada kesejahteraan petani,” tegasnya.
Giri menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak berperan aktif mendukung perbaikan ekosistem industri singkong di Lampung. “Permasalahan singkong ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Maka kami akan terus mengawal agar solusi yang disepakati bisa benar-benar dirasakan petani,” pungkasnya.
