Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menilai anggaran sebesar Rp10,9 miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk program umrah dan wisata rohani lintas agama masih belum mencukupi.
Menurut Deni, perhatian terhadap tokoh agama dan guru ngaji sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pembentukan akhlak, semestinya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.
“Sebetulnya dana yang ada itu masih kurang. Pemerintah Provinsi Lampung punya tanggung jawab terhadap keadilan dalam pembangunan manusia, tidak hanya di sektor pendidikan formal, tapi juga pendidikan akhlak,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya difokuskan pada sektor akademik dan infrastruktur fisik. Ia menilai pendidikan karakter dan akhlak generasi muda merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan religius.
“Membangun Lampung bukan hanya soal pendidikan akademik dan infrastruktur jalan, tapi juga bagaimana memperkuat pendidikan akhlak untuk anak-anak kita,” kata dia.
Deni juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap guru ngaji yang dinilainya memiliki peran penting dalam pembentukan moral masyarakat, namun kerap terabaikan.
“Guru ngaji ini seringkali dilupakan, padahal mereka yang setiap hari membimbing anak-anak kita. Mereka adalah tonggak pendidikan akhlak di masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, program umrah dan wisata rohani bisa menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh agama dan guru ngaji.
“Setidaknya program ini bisa mempertebal iman dan takwa para guru ngaji dan tokoh agama. Ini bentuk penghormatan yang seharusnya diberikan pemerintah,” kata Deni.
Diketahui, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung mengelola anggaran sebesar Rp10,9 miliar untuk program perjalanan umrah dan ziarah lintas agama tahun 2025. Berdasarkan data dari laman sirup.lkpp.go.id, anggaran tersebut terdiri atas Rp9,64 miliar untuk pemberangkatan 241 peserta umrah, serta Rp1,35 miliar untuk kegiatan ziarah lintas agama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesra belum memberikan keterangan resmi terkait teknis pelaksanaan program tersebut.
