Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyoroti kebijakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan, penghentian tidak boleh berlangsung tanpa arah dan batas waktu, melainkan harus disertai tujuan serta langkah perbaikan yang jelas.
“Proses stop ini juga harus ada tujuan, jangan hanya stop-stop saja. Misalnya dilakukan penyelidikan, apa sebenarnya penyebab anak-anak itu bisa terpapar bakteri. Katanya ada bakteri eboli, yang biasanya bersumber dari air sumur yang tidak higienis,” kata Andika, Rabu (10/9).
Menurutnya, program MBG masih dalam tahap awal sehingga wajar jika ditemukan berbagai kekurangan, baik dari segi dapur, fasilitas, maupun SDM. Ia meminta agar penutupan tidak berkepanjangan dan segera ada peran Dinas Kesehatan untuk memastikan program berjalan kembali sesuai standar.
“Kasihan anak-anak dan juga pihak yang sudah berinvestasi di MBG. Minimal ada peran Dinas Kesehatan untuk memantau agar program bisa berjalan kembali dengan prosedur yang benar,” ujarnya.
Andika yang duduk di Komisi V DPRD Lampung itu juga mencontohkan perlunya uji laboratorium terhadap air yang digunakan dapur penyelenggara MBG. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur.
“Memang ahli gizi terbatas di Lampung, tapi bisa diberdayakan keliling. Misalnya, di satu kecamatan ada lima dapur, maka seorang ahli gizi bisa memantau secara bergilir setiap hari,” tegasnya.
Politikus Gerindra itu menambahkan, program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang tidak boleh terganggu hanya karena persoalan teknis. “Uang yang dikeluarkan sangat besar, jangan sampai masyarakat dan program nasional ini yang jadi dirugikan,” ungkapnya.
Andika mengaku belum pernah diajak koordinasi langsung oleh Dinas Pendidikan terkait masalah ini. Namun, ia berharap evaluasi segera dilakukan agar program kembali dibuka dengan pengawasan ketat.
