100 Hari Kerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal: DPRD Apresiasi, Publik Puas

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menuntaskan 100 hari kerja pertama dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Hasil survei Litbang RLMG menunjukkan 83,67 persen masyarakat puas terhadap kinerja pasangan ini—angka yang bahkan melampaui raihan suara mereka dalam Pilgub 2024 sebesar 82,7 persen.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung, Fahrorrozi, menyebut capaian tersebut sebagai indikator kuat bahwa masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dijalankan.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian ini. Kami yakin Gubernur Rahmat Mirzani Djausal akan membawa Lampung menuju kemajuan dan menjadi bagian penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Muhammad Reza Berawi, menekankan bahwa capaian 100 hari ini perlu diikuti pembenahan aspek pemerintahan dan layanan publik, terutama dalam hal perizinan.

“Reformasi birokrasi harus dipercepat. Sistem perizinan harus mudah, transparan, dan bebas pungli. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung investasi,” ujar Reza.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri, menyoroti perlunya percepatan di sektor ketahanan pangan dan pariwisata. Ia menilai dua sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas unggulan Lampung.

“Survei menunjukkan Gubernur sudah bergerak cepat. Namun pertanyaannya, apakah seluruh OPD mampu mengimbangi? Kalau tidak, perlu dilakukan penyegaran. Pertanian dan pariwisata bisa menjadi penggerak PAD,” katanya.

Dalam survei, tingkat kepuasan di sektor pertanian mencapai 71,08 persen. Namun, distribusi bantuan dan pupuk masih dikeluhkan. Di sektor pariwisata, kepuasan hanya 64,42 persen, terendah di antara sektor lainnya.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Mirzalie, menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel. Ia menyambut positif tingginya tingkat kepuasan publik terhadap layanan Samsat, yang mencapai 83,66 persen.

“Program pemutihan pajak kendaraan dan digitalisasi layanan menjadi terobosan yang berdampak langsung pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Ia juga mencatat, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 mencapai 5,47 persen secara tahunan, tertinggi dalam lima tahun terakhir di Sumatera. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi penopang utama PDRB.

“Program populis harus dibarengi pertanggungjawaban fiskal yang kuat. Ketimpangan ekonomi juga perlu jadi perhatian utama,” tambah Mirzalie.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Meski tingkat kepuasan publik terhadap pembangunan jalan meningkat dari 35 persen menjadi 56,2 persen, namun masih ada 43,8 persen responden yang merasa tidak puas.

“Perlu percepatan dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pelosok yang menjadi penyangga ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, mengapresiasi kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan. Survei mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pendidikan mencapai 82,19 persen dan kesehatan 77,92 persen.

“Program penghapusan biaya ijazah dan sekolah gratis memberi dampak besar. Namun tantangan masih ada di daerah terpencil, terutama dalam pemerataan guru dan fasilitas layanan,” kata Elly.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyambut baik hasil survei tersebut. Menurutnya, capaian tinggi dalam 100 hari kerja membuktikan keseriusan Gubernur dan jajarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini jadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi. DPRD akan mendukung dan mengawasi agar program-program Pemprov tepat sasaran dan memberi manfaat luas,” tegasnya.

Meskipun capaian awal dinilai positif, sejumlah tantangan struktural masih harus diatasi, seperti hambatan birokrasi, ketimpangan infrastruktur, dan perlunya konsistensi dalam reformasi layanan publik.

Jika arah pembangunan dijaga dengan keterlibatan publik dan transparansi tata kelola, cita-cita menjadikan Lampung sebagai provinsi yang maju, adil, dan berdaya saing tinggi dinilai bukan hal yang mustahil.

Exit mobile version