Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja mencapai Rp8,031 triliun.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rabu, 23 September 2026.
Dalam hasil pembahasan, pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp7,012 triliun bertambah Rp20,77 miliar menjadi Rp7,033 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat sekitar Rp115,09 miliar, dari sebelumnya Rp7,916 triliun menjadi Rp8,031 triliun.
Perubahan postur anggaran tersebut turut berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Berdasarkan rincian anggaran yang disampaikan, sebanyak 15 OPD dan unit kerja mengalami pengurangan anggaran, sementara 31 lainnya tercantum dalam kelompok penambahan anggaran.
Salah satu pengurangan terbesar terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Anggaran yang sebelumnya sebesar Rp2,372 triliun berkurang Rp137,60 miliar menjadi Rp2,235 triliun.
Pengurangan juga terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dari sekitar Rp1,32 triliun menjadi Rp1,21 triliun, dengan penurunan yang dilaporkan sebesar Rp103,82 miliar.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut mengalami penurunan anggaran sebesar Rp6,59 miliar, dari Rp62,54 miliar menjadi Rp55,95 miliar.
Sementara Dinas Perkebunan mengalami pengurangan Rp1,44 miliar, dari Rp16,43 miliar menjadi Rp14,98 miliar.
Sejumlah OPD lainnya juga mengalami penyesuaian anggaran, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkurang Rp304,53 juta, Dinas Perhubungan Rp58,28 juta, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebesar Rp664,37 juta.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalami pengurangan Rp22,64 juta, sedangkan Dinas Kehutanan berkurang Rp228,44 juta.
Pengurangan anggaran juga terjadi pada sejumlah biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengalami penurunan Rp45,18 juta, Biro Hukum Rp83,66 juta, Biro Perekonomian Rp249,05 juta, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp241,14 juta, serta Biro Administrasi Pembangunan Rp309,30 juta.
Selain itu, anggaran Badan Penghubung berkurang Rp407,89 juta, dari Rp18,17 miliar menjadi Rp17,76 miliar.
Di sisi lain, sejumlah OPD memperoleh tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, serta pelayanan publik.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) menjadi salah satu OPD dengan penambahan anggaran terbesar, yakni sekitar Rp85,14 miliar, dari Rp147,51 miliar menjadi Rp232,64 miliar.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) juga mengalami kenaikan sekitar Rp65,64 miliar, dari Rp80,50 miliar menjadi Rp146,13 miliar.
Sementara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memperoleh tambahan sekitar Rp51,14 miliar, sehingga anggarannya meningkat dari Rp1,69 triliun menjadi Rp1,74 triliun.
Pada sektor kesehatan, anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) meningkat sekitar Rp63,65 miliar, dari Rp533,98 miliar menjadi Rp597,64 miliar.
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) juga memperoleh tambahan sekitar Rp7,34 miliar, dari Rp51,21 miliar menjadi Rp58,55 miliar. Sedangkan RS BNH mengalami kenaikan sekitar Rp7,34 miliar menjadi Rp11,63 miliar.
Penambahan anggaran turut terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dari sekitar Rp44,26 miliar menjadi Rp83,80 miliar.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Kominfotiksan) memperoleh tambahan sekitar Rp6,80 miliar, dari Rp35,82 miliar menjadi Rp42,62 miliar.
Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mengalami kenaikan sekitar Rp8,23 miliar menjadi Rp45,70 miliar.
Pada sektor pertanian, anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) meningkat sekitar Rp10,53 miliar menjadi Rp68,54 miliar.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memperoleh tambahan sekitar Rp4,10 miliar, dari Rp25,54 miliar menjadi Rp29,65 miliar.
Penambahan anggaran lainnya tercatat pada Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT).
Selain itu, anggaran Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengalami kenaikan.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, penambahan anggaran terjadi pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pimpinan.
Sementara anggaran Sekretariat DPRD meningkat sekitar Rp1,72 miliar, dari Rp370,54 miliar menjadi Rp372,27 miliar.
Penambahan anggaran juga tercatat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta sejumlah unit kerja lainnya.
Adapun rincian anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih memerlukan pencocokan data karena angka APBD murni dan perubahan yang tercantum belum sesuai dengan nilai kenaikan yang dilaporkan.
Selain penyesuaian anggaran OPD, perubahan APBD tersebut turut memengaruhi komposisi pendapatan dan pembiayaan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp4,025 triliun mengalami penurunan Rp17,39 miliar menjadi sekitar Rp4,007 triliun.
Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat Rp38,16 miliar, dari Rp2,876 triliun menjadi Rp2,914 triliun.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp111,008 miliar.
Dengan postur pendapatan Rp7,033 triliun dan belanja Rp8,031 triliun, selisih antara pendapatan dan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 menjadi sekitar Rp998,32 miliar.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan selisih anggaran sebelumnya yang berada di kisaran Rp904 miliar.
Untuk menutup selisih tersebut, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan meningkat dari Rp1,004 triliun menjadi Rp1,098 triliun.
Penerimaan pembiayaan itu terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sekitar Rp98,32 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp100 miliar, sehingga pembiayaan netto dalam Rancangan Perubahan APBD Lampung 2026 menjadi Rp998,32 miliar.
Dengan disepakatinya Raperda Perubahan APBD 2026, penyesuaian anggaran tersebut menjadi bagian dari arah pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.
