Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rehabilitasi ekosistem, pencegahan berbasis masyarakat, penegakan hukum, serta pemberdayaan ekonomi warga di sekitar kawasan hutan.
Langkah tersebut dilakukan seiring penurunan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada pertengahan November 2026. Berdasarkan data Kemenhut, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) sempat turun hingga 25 titik.
Meski demikian, Kemenhut menegaskan keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya diukur dari penurunan jumlah titik panas, tetapi juga melalui kepastian pemadaman api dan bara di lahan gambut serta perlindungan terhadap masyarakat dan satwa liar.
Di Sumatera Selatan, brigade Manggala Agni dilaporkan telah berhasil memadamkan seluruh titik karhutla sehingga operasi pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi diakhiri.
Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Masa tanggap darurat karhutla selama tiga bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berakhir, sementara Kabupaten Kotawaringin Timur memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap petugas yang gugur dalam penanganan karhutla, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto disebut telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 15 petugas dan relawan, disertai jaminan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Seiring berakhirnya fase pemadaman darurat di sejumlah daerah, Kemenhut mulai mempercepat rehabilitasi kawasan hutan yang terdampak kebakaran.
Di Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyiapkan rehabilitasi dan reboisasi terhadap 100 hektare kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Sigi.
Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan, rehabilitasi tersebut diperlukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengembalikan fungsi habitat flora dan fauna endemik, serta menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.
Sementara itu, pemulihan ekosistem pascakarhutla juga dilaporkan berlangsung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang kini kembali memiliki tutupan vegetasi hijau.
Selain rehabilitasi, Kemenhut memperkuat pencegahan dini dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menginstruksikan perluasan kelompok MPA sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pemadaman awal kebakaran hutan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Thomas Nifinluri mengungkapkan, hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut yang tersebar di lima regional.
Jumlah tersebut meliputi 9.008 anggota di Kalimantan, 6.528 anggota di Sumatera, 5.802 anggota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 3.052 anggota di Sulawesi, serta 1.914 anggota di Maluku dan Papua.
Pada 2026, Kemenhut juga membentuk 500 kelompok MPA baru yang dibekali pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, dan dukungan peralatan pemadaman.
Kelompok tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan Manggala Agni, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
Di sisi penegakan hukum, Kemenhut menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla sepanjang periode Oktober hingga November 2026.
Total luas areal terbakar yang berkaitan dengan penindakan tersebut dilaporkan mencapai 12.926,74 hektare, termasuk pembekuan izin terhadap enam korporasi di Kalimantan Tengah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penanganan karhutla harus disertai penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.
Menurut Kemenhut, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dikenai sanksi sesuai ketentuan, tetapi juga memiliki kewajiban memulihkan ekosistem yang rusak.
Langkah tersebut disebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan terhadap 104 korporasi terkait karhutla.
Kemenhut juga berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait karhutla dengan luas mencapai 42.214,51 hektare.
Di tingkat lapangan, Balai Penegakan Hukum Kemenhut bersama kepolisian dilaporkan telah menahan seorang tersangka perambahan kawasan hutan dengan cara membakar di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 14 November 2026.
Penguatan pengawasan kawasan hutan juga direncanakan melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Selain pemulihan lingkungan dan penegakan hukum, Kemenhut turut mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Menurutnya, akses legal pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat sehingga mendorong keterlibatan warga dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran.
Komitmen pemberdayaan juga dilakukan melalui fasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (16/11/2026).
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola wilayah adat sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut juga mendorong pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui dukungan pembiayaan, investasi berkelanjutan, dan perluasan akses pemasaran.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi pemasaran produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kehutanan, seperti gula aren dan kopi agroforestri, dalam pameran nasional INNOFOOD 2026.
Kemenhut menegaskan, pengendalian karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui keterpaduan pemulihan ekosistem, kesiapsiagaan masyarakat, penegakan hukum, serta penguatan ekonomi warga di sekitar kawasan hutan.












