Ribuan massa yang tergabung dalam Dewan Rakyat Lampung (DRL) menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2026 di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 24 September 2026.
Aksi yang melibatkan petani, buruh, mahasiswa, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat tersebut mengusung tema “Tanah untuk Kehidupan: Gubernur Memimpin, Konflik Diselesaikan.”
Dalam aksi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi turut naik ke mobil komando dan menyampaikan orasi di hadapan massa.
Wahrul mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kepentingan petani, khususnya terkait penguasaan lahan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami DPRD Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan Hari Tani. Kami mempunyai semangat yang sama untuk perjuangan para petani. Hari ini kita doakan para petani kita di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, agar tanahnya bisa dikuasai dengan baik, tanahnya bisa diproduksi dengan baik, tanahnya tidak lagi berhadapan dengan musuh, tanahnya ditiduri dengan nyenyak, dilindungi negara dengan baik,” kata Wahrul.
“Hasilnya bisa dijual dengan baik, harganya bisa dinikmati dengan baik,” lanjutnya.
Menurut Wahrul, peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, terutama konflik agraria yang belum terselesaikan.
“Tentu ini adalah refleksi dari Hari Tani hari ini,” ujarnya.
Di hadapan massa, Wahrul juga mengungkapkan rencana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membentuk tim penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung.
“Saya mendengarkan aspirasi teman-teman DRL. Saya sampaikan bahwa komitmen Gubernur Lampung Rahmat akan membuat tim penyelesaian konflik agraria di provinsi,” katanya.
Menurutnya, Gubernur Lampung juga menginginkan adanya keterlibatan perwakilan DRL dalam tim tersebut.
“Tapi beliau meminta juga salah satu pengurus dari DRL untuk bergabung dalam tim penyelesaian konflik agraria Provinsi Lampung,” lanjut Wahrul.
Meski demikian, Wahrul mengingatkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan membutuhkan proses panjang karena melibatkan berbagai pihak, instansi, serta kewenangan pemerintahan.
“Karena penyelesaian tanah tidak bisa kita selesaikan dalam satu jam. Butuh rangkaian panjang, butuh kehati-hatian, melibatkan semua instansi vertikal dan horizontal yang ada di pemerintahan ini,” ujarnya.
Wahrul juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya petani yang menghadapi persoalan agraria.
“Yakinlah, saya sebagai mantan Sekjen Ketua Presidium tidak akan pernah sedikit pun lari dari perjuangan kawan semua. Kita tidak akan mundur,” katanya.
“Tanah untuk rakyat,” tegas Wahrul.
