PAD Lampung 2025 Melorot, Alzier Minta Gubernur Copot Pejabat Tak Cakap

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, meminta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersikap tegas dengan mencopot pejabat yang dinilai tidak cakap dan tidak profesional.

Desakan itu disampaikan Alzier menyusul anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 yang jauh dari target.

PAD yang ditargetkan sebesar Rp4,22 triliun, hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025 hanya terealisasi Rp3,37 triliun atau 79,95 persen.

Bahkan, jika dibandingkan dengan capaian PAD tahun 2024 yang mencapai Rp4.047.411.125.763,44, perolehan PAD sepanjang 2025 justru turun sekitar Rp710 miliar.

“Saya minta Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mencopot para pejabat yang tidak punya potensi dan tidak profesional dalam membantu langkah-langkah kebijakan gubernur,” katanya, Sabtu (3/1/2025).

Menurutnya, ketidakseimbangan kinerja antara pimpinan daerah dan jajaran perangkat daerah menjadi persoalan serius.

Ia menilai Gubernur telah bergerak cepat, namun tidak diikuti oleh kinerja pejabat di bawahnya.

“Rasanya prihatin. Gubernur sudah melangkah 100 langkah, tapi para pejabat ini baru 5 atau 10 langkah. Hanya Sekdaprov Marindo Kurniawan yang pontang-panting sendiri,” ungkapnya.

Alzier menegaskan, Gubernur tidak boleh bersikap ewuh pakewuh terhadap asisten maupun kepala dinas yang dinilai lamban dan tidak produktif.

” Harus diganti saja dengan SDM-SDM yang potensial dan berkualitas, supaya Lampung bisa cepat maju dan berubah di berbagai lini dan sektor,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mengakui bahwa target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,22 triliun lebih, namun realisasi hingga akhir tahun anggaran hanya mencapai Rp3,37 triliun lebih atau 79,95 persen.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan tunda bayar pada penghujung tahun anggaran 2025.

Kebijakan ini pun menjadi sorotan publik karena berdampak pada sejumlah kegiatan dan kewajiban keuangan daerah.

“Secara umum capaian PAD kita masih di bawah target. Beberapa sektor memang tumbuh positif, namun sektor andalan seperti Pajak Kendaraan Bermotor justru mengalami penurunan signifikan,” ujarnya.

Exit mobile version