Anggota DPRD Provinsi Lampung, M. Junaidi, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Junaidi, capaian ini merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov Lampung dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Ini bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dari jajaran Pemprov Lampung dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Junaidi, Senin (23/5/2025).
Ia menilai, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukan hal yang mudah, mengingat tantangan pengelolaan anggaran daerah yang semakin kompleks. Namun dengan kolaborasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan internal yang ketat, capaian tersebut bisa diraih secara konsisten.
Junaidi berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.
“Kami di DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis Pemprov dalam memperkuat tata kelola keuangan. Ini penting demi menjaga kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Diketahui, opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.(*)
