Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mematangkan langkah besar penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan serius di ibu kota provinsi.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Kamis (7/5/2026).
Fokus utama dalam rapat tersebut yakni penyusunan penanganan banjir secara terintegrasi mulai dari wilayah hulu hingga hilir.
Gubernur Mirza menegaskan penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan perencanaan besar yang melibatkan lintas daerah dan lintas instansi agar solusi yang dihasilkan benar-benar berdampak jangka panjang.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk penyusunan master plan pengendalian banjir Bandar Lampung tahun 2026,” kata Mirza.
Ia menyebut, master plan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan akan menjadi acuan utama pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Bandar Lampung.
Tak hanya memetakan kawasan rawan banjir, dokumen tersebut juga akan memuat basic design pembangunan infrastruktur pengendali air.
Dalam pembahasan itu, turut disinggung rencana pembangunan embung dan kolam retensi di sejumlah titik strategis guna mengurangi debit air yang masuk ke kawasan perkotaan.
Selain itu, penanganan banjir Bandar Lampung juga akan melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran mengingat persoalan air tidak mengenal batas administratif wilayah.
Sementara itu, Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kondisi banjir di Bandar Lampung.
Ia memastikan Pemkot Bandar Lampung siap bersinergi dalam merealisasikan program penanganan banjir secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Eva, kolaborasi antarinstansi menjadi faktor penting agar persoalan banjir yang selama ini terjadi di sejumlah titik dapat ditangani lebih maksimal.
