Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di ibu kota Provinsi Lampung.
Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas peduli lingkungan.
FGD dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, disampaikan dukungan penuh Pemprov Lampung terhadap langkah kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi.
Rektor IIB Darmajaya turut memberikan sambutan sebagai tuan rumah, sekaligus menegaskan pentingnya peran akademisi dalam memberikan solusi berbasis kajian ilmiah.
Forum ini menghadirkan berbagai unsur, seperti akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, OPD terkait, Forkopimda, camat, lurah, mahasiswa, hingga komunitas lingkungan untuk merumuskan peta jalan penanganan banjir secara komprehensif.
Pembahasan mencakup normalisasi sungai, perbaikan drainase perkotaan, penguatan daerah resapan air, penataan ruang, hingga penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dideklarasikan komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Eva Dwiana menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua yang ada di sini harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi geografis Bandar Lampung menjadi tantangan tersendiri, dengan keberadaan enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota.
Sebagian aliran tersebut, kata dia, mengalami penyempitan akibat bangunan liar yang berdiri di atas saluran air.
“Banyak bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Ini membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Meski demikian, Eva menegaskan penertiban bangunan akan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak ditangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung agar penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama dari hulu sampai hilir,” katanya.
Eva turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi lingkungan, dalam penyusunan roadmap penanganan banjir tersebut.
Ia berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan terintegrasi, sehingga ke depan Bandar Lampung dapat terbebas dari persoalan banjir.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.
