ARAH LAMPUNG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung mempertanyakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar sekitar 7 persen.
Kepala Disnaker Bandar Lampung, M. Yudhi, menilai angka tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di lapangan secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Yudhi seusai pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang menyerap tenaga kerja perlu menjadi perhatian dalam melihat perkembangan angka pengangguran di Bandar Lampung.
Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta berbagai kegiatan usaha masyarakat yang turut membuka peluang kerja.
Selain itu, Yudhi menyoroti mobilitas pencari kerja dari kabupaten dan kota lain yang datang ke Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.
Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu diperhatikan dalam memahami dinamika ketenagakerjaan di Bandar Lampung.
Di sisi lain, Yudhi menjelaskan bahwa kewenangan Disnaker Kota Bandar Lampung lebih banyak berfokus pada penanganan dan mediasi perselisihan hubungan industrial.
Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Disnaker Provinsi Lampung.
Menghadapi tantangan ketenagakerjaan, Disnaker Bandar Lampung juga mendorong generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja formal.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan usaha mandiri atau kewirausahaan sebagai alternatif memperoleh penghasilan sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.












