Proses seleksi anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029 memasuki babak krusial.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa pihaknya telah melalui mekanisme panjang sebelum menyerahkan usulan nama-nama calon kepada Presiden.
Menurut Dadan, Kementerian ESDM telah mengajukan usulan kepada Presiden untuk calon anggota Komite BPH Migas sebanyak dua kali dari total anggota yang dibutuhkan.
“Dari proses tersebut, kemudian ditetapkan 18 nama untuk diajukan ke DPR RI,” ujar Dadan, Kamis (28/8/2025), dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com.
Selanjutnya, DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menetapkan siapa yang akan menduduki kursi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas.
BPH Migas memegang peran vital dalam pengaturan dan pengawasan sektor hilir migas, mulai dari distribusi BBM, pengelolaan jaringan gas, hingga memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Sumber ruangenergi.com menyebut telah memperoleh daftar 18 nama calon yang diajukan ke DPR, di antaranya: Abdul Halim, Alimuddin Baso, Arief Nurzaman, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Bambang Utoro, Baskara Agung Wibawa.
Kemudian Dwi Anggoro Ismukurnianto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory, Mustafid Gunawan, Sahat Purba, Senda Hurmuzan Kanam, Sutrisno, dan Wahyudi Anas.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebenaran daftar tersebut. (*)
