Gambar

Komisi III DPRD Lampung Bahas Perubahan APBD 2026 Bersama Empat OPD

Komisi III DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung selama dua hari di Ruang Kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin–Selasa (14–15/9/2026).

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriadi Hamzah, mengatakan pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berfokus pada besaran alokasi anggaran, tetapi juga harus memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang kita lihat bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah harus memiliki hasil yang jelas,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).

Dalam RDP tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III mencermati perubahan program dan alokasi anggaran masing-masing OPD, termasuk efektivitas penggunaannya serta target kinerja yang hendak dicapai.

Komisi III menekankan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang tepat sasaran.

Pada hari pertama, Senin (14/9/2026), RDP digelar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Selasa (15/9/2026), pembahasan dilanjutkan bersama Biro Umum serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Komisi III mendorong agar perubahan anggaran difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan pembangunan daerah.

Menurut Komisi III, Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui alokasi anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Melalui pembahasan bersama OPD mitra kerja, DPRD Lampung berharap Perubahan APBD 2026 mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *